Khilafah ajaran Ahlussunnah Wal JamaahKhilafah Untuk Kebaikan IndonesiaMultaqo Ulama Aswaja - ManhajiNews

Sepakat Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara Ulama Aswaja Surabaya Bermultaqa

Surabaya, (shautululama) Senin, 21 Pebruari 2022, Berkumpul Ulama, tokoh umat dan cendekiawan mengadakan Multaqo Ulama Aswaja Surabaya untuk menyatakan sikap menolak pemindahan Ibu Kota Negara Penajam Paser Utara, Propinsi kalimantan Timur.

Multaqa ini diselenggarakan secara bersamaan di tiga titik, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara.
Pembacaan pernyataan sikap Surabaya Barat dibacakan oleh Ust. Imam Supriyadi (Mubaligh Surabaya) dibersamai oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Cabang Surabaya Bapak Nur Rahmad, SH.

Surabaya Timur dibacakan oleh Ust. Puji Widodo (MT. Aqshol Madina) dibersamai oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Cabang Surabaya Bapak Zulhaidir, SH.

Surabaya Utara dibacakan oleh Ust. Soeprayogi ( MT. An Nashr) dibersamai oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Cabang Surabaya Bapak Zaidin Hidayat, SH

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Cabang Surabaya menyatakan sikap menolak pemindahan Ibu Kota Negara dimana DPR telah menandatangani, memutuskan dari Rancangan Undang Undang IKN menjadi Undang Undang IKN, proses pembuatannya sangat cepat, hanya 40 hari.

Berarti ini tidak membuka ruang bagi masyarakat Indonesia, untuk memberikan partisipasi, ruang dan kesempatan. Ada apa ini ?

Kejadian ini hampir sama dengan pembuatan RUU Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja. Yang kemudian ditetapkan oleh mahkamah konstitusi sebagai inkonstitusional.

Bahwa Undang Undang IKN (pemindahan Ibu Kota Negara) sangat merugikan, baik negara bangsa dan masyarakat Indonesia, karena pemindahan IKN itu akan membebani APBN (466 Trilliun). Faktanya lahan yang akan dibangun di atas tanah milik para oligarki dari (Hak Pengelolaan Hutan, Hak Pengelolaan Perkebunan, Hak Pertambangan).

Pertanyaannya mengapa negara tidak membangun di atas tanah milik negara. Jika dilahan Oligarki ada istilah “Tidak ada makan siang gratis”, pasti ada istilah ganti Untung”. Itulah yang menjadi ketakutan kita, yaitu akan membengkaknya anggaran yang akan ditetapkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru, makanya kita harus tegas menolaknya.

Hal ini pula akan menjadi peluang masuknya asing, dan intervensi asing kepada negara kita. Sudah terlihat pembangunan membutuhkan dana yang besar, APBN tidak mampu mengatasi sendiri, maka akan mencari bantuan pada asing. Tentunnya asing tidak serta merta memberi bantuan, pasti ada imbalan, dengan perjanjian tertentu. Maka kami para ulama, tokoh masyarakat dan akedemisi di Surabaya tegas menolak UU IKN.

Ulama Aswaja - Manhaji

Media dakwah online ulama aswaja manhaji, menyeru kepada kebaikan

Related Articles

Back to top button