Bogor, (shautululama) – Kembali Para Ulama, Habaib, Kyai, para ustadz dan tokoh masyarakat berkumpul dan bersuara dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Kab. Bogor bertajuk UU IKN hasil kebijakan rezim dzalim, Islam Mengharamkan Rezim dzalim, Kriminalisasi Ulama dan Ajaran Islam’ (29/12022)
Acara ini dihadiri lebih dari 80 ulama kabupaten Bogor, mulai dari Ujung Jonggol, Sukamakmur, Babakan Madang, Gunung Pancar, Cibinong, Cileungsi, Gunung Putri, Sukaraja. Para peserta multaqo mengikutinya dengan penuh hikmat sampai akhir acara.
Shohibul hajat, Kiyai AA Syamri menyampaikan tujuan acara ini sebagai bentuk ihtimam biamril muslimin, peduli dengan urusan umat Islam.
Kali ini tema yang menjadi pembahasan para ulama adalah disahkannya UU IKN oleh DPR Pusat yang tergesa-gesa tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.
Kontan, setelah disahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) langsung mendapat kritik dan penolakan dari semua elemen masyarakat, termasuk Ulama Aswaja Kabupaten Bogor.
Dalam pandangan ulama, kebijakan pembangunan IKN ini, penguasa telah abai, dzolim terhadap urusan rakyatnya. Di tengah kondisi ekonomi yang masih terseok-seok karena pandemi, dana APBN tersedot kesana.
Lebih jauh, menurut ulama yang hadir dalam multaqa ini, kebijakan pembangunan Ibu Kota Baru untuk kepentingan oligarki, melayani segelintir pengusaha yang berkepentingan dengan proyek ini, nilainya membengkak menjadi Rp 486 trilyun rupiah. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk memberikan kebutuhan pokok rakyat dan memberikan peluang usaha jutaan masyarakat Indonesia.
Nasehat ini disampaikan ulama sebagai bentuk kecintaan pada negeri ini, mereka tidak ingin dengan pembangunan IKN kedaulatan negara tergadaikan.
Acara multaqa diisi dengan penyampaian kalam minal ulama secara bergantian, yang mengulas persoalan politik dan kebijakan negara terkini.
Shohibul Fadhilah Al Mukarrom Kyai Jana Sujana S.Ag menyampaikan, saat ini penguasa terkesan menjadi rezim yang zalim dan terkesan menjadi musuh Islam dan ulama.
Menurut Pengasuh Pondok MT. Asyifa Cijujung ini, perihal pemindahan Ibu Kota Negara, yang terlihat terburu-buru tanpa memperhatikan nasib rakyat yang tengah menderita karena pandemi.
Kalam minal ulama selanjutnya, disampaikan oleh Kiyai Abdurrahman Daud Al Bughisi, yang dengan berapi api membongkar kebobrokan dari UU Ibu Kota Baru yang terlihat nyata adalah kepentingan oligarki.
Lanjut beliau, penguasa yang baik adalah yang bisa memberikan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan keadilan pada rakyatnya bisa diukur dari hubungannya dengan rakyat. Apabila antara penguasa atau pemimpin dan rakyatnya saling mencintai dan saling mendoakan, maka pertanda bahwa penguasa tersebut adalah baik. Nabi saw bersabda:
”Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka.” (HR Muslim)
Pengasuh MT. Al Hidayah Ciampea ini juga mengingatkan para ulama, untuk melakukan muhasabah dan koreksi terhadap penguasa, jika tidak maka Allah akan menyamaratakan siksa di seluruh negeri
Kalimah minal ulama selanjutnya disampaikan oleh Kiyai Abdul Mujib, Pimpinan MT. Mu’ahidil Islam Sukamakmur. Beliau mengkritisi UU Ibu Kota Negara, yg merupakan kebijakan dzalim, menurut beliau.
“Program-program pemerintah selama ini terbukti kegagalan dan kerusakan yang dihasilkan, disamping kondisi rakyat yang masih menderita. Sangat kental dirasa bahwa UU IKN adalah kepentingan oligarki. Kiyai muda yang memiliki suara tegas dan keberanian yang besar ini juga mengajak ulama yang hadir untuk mengoreksi kebijakan rezim dzalim serta semakin semangat berjuang bersama semua ulama menerapkan islam kaffah dengan menegakkan Khilafah ‘ala minhajin Nubuwwah.
Acara diakhiri dengan pernyataan sikap para ulama yang dibacakan oleh Kiyai Usman dari Cileungsi dan disambung dg doa penutup oleh KH. Ujang Tajudin , pengasuh ponpes. Miftahul khoer Sukaraja
