Shautululama.co, Tapal Kuda, Jatim – Dalam kegiatan Multaqo Ulama Aswaja Tapal Kuda 1444 Hijriah, Ustaz Fuad Sya’ban, Pengasuh Majelis Taklim At Tafkir mengatakan haram hukumnya melelang Pulau Widi dan menyerahkan pengelolaan kekayaan alam pada swasta dan asing. Kegiatan antar ulama dan tokoh masyarakat ini mengambil tema, “Ancaman Disintegrasi Papua, Kabupaten Meranti Riau dan Lelang Kepulauan Widi Dalam Tinjauan Politik Islam”. (Selasa, 27/12/2022)
“Sesungguhnya menjual melelang alam, air, api sebagaimana hadis yang disampaikan Ustaz tadi adalah haram. Sebagaimana hadisnya Rasulullah:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.
Artinya itu milik kita, ketika dijual oleh negara maka itu sama saja mengambil haknya rakyat, maka menjual itu hukumnya haram,” jelasnya.
Menurutnya, pengelolaan SDA yang menyalahi syariat Islam akan membawa masyarakat pada kerusakan. Seperti yang terjadi saat ini, banyak daerah yang merasa tidak puas dan ingin memisahkan diri dari Indonesia karena masih miskin dan terbelakang. Padahal daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah.
“Negeri kita, alam kita, diri kita, kedaulatan kita tidak boleh dikuasai kaum kafir sama sekali. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, ketika negara melakukan aktivitas atau amalia haram yakni menjual SDA maka kita sudah pasti tahu yang haram jika dilakukan pasti berefek rusak. Pasti ada yang dirugikan. Khomer haram, diminum, rusak badannya. Pergaulan haram, pergaulan campur baur, ikhtilat haram dilakukan, rusak masyarakatnya. Menjual alam jika dilakukan, rusak makanya terjadi disintegrasi, sudah pasti itu sesuatu yang haram pasti menimbulkan kerusakan di masyarakat,” imbuhnya.
“Kita berpaling dari larangan Allah, mengelola alam dengan sesuatu yang haram. Pasti yang terjadi masyarakat adalah integrasi. Disintegrasi pecah Timor-Timur lepas, Papua mau amblas, kemudian apa namanya Widi diobral. Sudah pasti mereka tidak akan betah di Indonesia. Mereka tidak akan betah berada di negeri tercinta kita,” ujar beliau.
Beliau juga mengkritik kebijakan yang diambil penguasa saat ini, di mana terlalu sibuk membangun IKN yang tidak terlalu penting. Di sisi lain, ada banyak persoalan mendesak lainnya seperti masalah pengelolaan SDA, disintegrasi dan kemiskinan yang harus segera ditangani.
“Seorang pemimpin semestinya memperhatikan hal ini, karena untuk bisa melaksanakan mengelola SDA dengan benar hanya penguasa yang bisa. Dan penguasa harus berpikir hal ini dulu, jangan berpikir IKN. Yang wajib itu dilakukan dulu malah sibuk bangun IKN,” pungkasnya.
