shautululama.co, Tulungagung Jatim – Penguasaan sumber kekayaan alam yang berlimpah oleh investasi asing dan aseng menjadi perhatian serius para ulama. Mereka resah dengan kedaulatan negeri ini di kemudian hari, karena faktanya semakin hari bukan semakin baik pengelolaan sumber daya kekayaan alam, namun semuanya diserahkan ke asing dan aseng.
“Ada problematika yang sangat serius di tengah kita. Kasus Papua dan juga Meranti yang ingin melepaskan diri dari negeri tercinta ini itu adalah gambaran kekecewaan. Ketika dilakukan eksploitasi minyak di Meranti, ternyata dana bagi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita tidak tahu, apakah itu emosional, sebagai bentuk protes. Tetapi yang ingin kita lihat adalah bahwa sebenarnya pengelolaan sumberdaya alam, seperti kasus yang ada di Meranti, dalam sudut pandang Islam masuk di dalam milkiyatul ammah,” terang Kyai DR Fahrul Ulum, MEI.
Menurut Kyai Ulum, ada dua jenis pengelolaan milkiyatul ammah (kepemilikan umum). Pengelolaan pertama bisa dikelola langsung oleh masyarakat, jika tidak menimbulkan sengketa di tengah masyarakat. Pengelolaan kedua dilakukan oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan begitu, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas umum. Jika fasilitas umum yang diperoleh tidak sesuai, wajar pengelolaannya diprotes.
Menurut Islam, politik adalah riayatus suunil ummah atau memelihara urusan ummat, bukan cara untuk meraih kekuasaan. Dalam ekonomi Islam, hasil pengelolaan sumberdaya alam harus dkembalikan seluruhnya kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum. Jika diterapkan, simultannya adalah kemakmuran yang luar biasa. Secara historis, hal tersebut telah terbukti, begitu pula secara empiris.
“Namun, ketika sistem politik itu menggunakan selain Islam, yang terjadi adalah eksploitasi, pengerukan, dan pengumpulan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Dan ini zalim karena bertentangan dengan Islam. Tidak adil, karena zalim adalah lawan dari adil,” pungkas Kyai Ulum.
