Gresik, (shautululama) – Bulan Ramadhan merupakan bulan barokah dan bulan dakwah, oleh karenanya Sejumlah Tokoh masyarakat dan tokoh agama menggelar Ijtima’ Ramadhan Ulama Aswaja Kasepuhan Gresik. (16/04/2022).
Para Ulama yang turut hadir dalam acara tersebut adalah Kyai Haris Islam selaku Intelektual dan Advokat Muslim, KH. Ahmad Najib dari MTI Taqarrub Ilallah Gresik, KH. Farhan Abdul Hamid dari MT. Al Qolam Gresik, Kyai Fatkhurrahman dan Kyai Abdul Arham dari MT. Tanbighul Ghofilin Gresik. Serta KH. Muhammad Syifa dari MT As Syifa’ Gresik
Setelah sambutan Kyai Adam Cholil selaku shohibul hajjah dilanjutkan dengan kalam minal ulama. Kyai Abdul Arham dari MT. Tanbighul Ghofilin Gresik selaku shahibul fadilah memaparkan penyebab lahirnya kebijakan – kebijakan dzalim yang membahayakan dan menyengsarakan umat islam, yang tak lain adalah Sistem Demokrasi.
“Melalui mekanisme demokrasi Kebijakan dzolim dihasilkan. Salah satunya, yang paling berdampak adalah sektor ekonomi melalui mekanisme demokrasi, pemerintah atas desakan kepentingan para kapitalisme telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kebijakan ini akan berimbas pada kenaikan pada semua sektor perekonomian baik barang maupun jasa. dan akhirnya yang dikorbankan adalah rakyat karena beban hidup semakin berat dan sulit, namun penghasilan tidak bertambah”. Terang Kyai Arham.
Kemudian Kyai Arham menerangkan bahwa Demokrasi dengan slogannya “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” hanya alat bagi para korporasi untuk mengeruk, menjarah dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam di negeri ini dengan berlindung kepada UU dan kebijakan Dzalim yang diterbitkan Pemerintah.
Para peserta yang hadir sangat fokus menyimak paparan Kyai Arkham terkait Dampak lain akibat demokrasi adalah sektor politik. Berlindung atas nama konstitusi negara, Pemerintah seenaknya menetapkan Proyek Pembangunan IKN.
“Pemerintah Ngotot untuk segera merealisasikan IKN padahal jelas-jelas kondisi ekonomi sulit sehabis badai pandemi covid 19, keuangan negara sedang defisit, utang negara hampir mencapai Rp. 7000 T, dan tidak ada lembaga keuangan / bank penjamin sama sekali. Tak heran banyak masyarakat yang cemas dan khawatir.” Ungkap Kyai Arkham.
Kyai Arkham menuturkan terkait bahaya dan Dampak demokrasi lainnya adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan pelanggengan kekuasaan yang hal ini tentu tidak lepas dari adanya peran oligarki yang ada di pemerintahan. Padahal jelas-jelas melanggar konstitusi negara.
Kyai Arkham menyoroti dampak akibat demokrasi, di sektor hukum, yang semakin gambang dan terang benderang. Sungguh nampak jelas penegakan hukum terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semisal adanya kasus yang sama, penangannya berbeda, apalagi jika menyangkut antara rakyat dan pejabat atau penjilat yang menjadi buzzer pemerintah. Proses hukum yang berlaku berbeda, dan perlakuannya pun berbeda.
“Coba lihat Penanganan kasus terduga teroris dan bandingkan dengan teroris OPM. Kasus Pembunah terhadap 6 orang laskar FPI. Serta kasus-kasus hukum lainnya”. Tegas Kyai Arham.
Lalu Kyai Arkham mengingatkan kapada jamaah, bahwa sebagai para ulama yang lurus dan tsiqah terhadap syariah islam tidak boleh membiarkan hal ini berlarut-larut. Apalagi negara ini berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Dimana semua warga negara berhak menerima pelakuan hukum yang sama tanpa melihat status dan strata sosial.
“Dari sekian banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh demokrasi sudah jelas bahwasannya sistem ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. bahkan kita tidak bisa bergantung dengan demokrasi yang menimbulkan banyak kemudhratannya daripada kemanfaatannya. Oleh karena itu sudah selayaknya kita beralih pada sistem Islam”. Tutur Kyai Arkham
