Purbalingga, (shautululama) – Giliran Para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Aktivis Peduli Umat Banyumas Raya berkumpul dan bersuara dalam acara Multaqo Ulama dan Tokoh bertajuk UU IKN hasil kebijakan rezim dzalim, Islam Mengharamkan Rezim dzalim, (29/1/2022)
Acara ini diselenggarakan di beberapa tempat yaitu Majenang dan Cimanggu Cilacap yang dihadiri kurang lebih 20 ulama dan Tokoh Majenang dan Salem serta di Purbalingga, dihadiri kurang lebih 25 Tokoh, Ulama dan aktivis dari Purbalingga dan Banjarnegara. Para peserta multaqo mengikutinya dengan penuh hikmat sampai akhir acara.
Shohibul Multaqo Ustad Amin RH menyampaikan tujuan acara ini sebagai bentuk ihtimam biamril muslimin, peduli dengan urusan umat Islam.
Kali ini tema yang menjadi pembahasan para ulama dan tokoh adalah disahkannya UU IKN oleh DPR Pusat yang tergesa-gesa tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. padahal menurut Islam sesuatu yang dilakukan secara tidak hati-hati, terburu-buru atau tergesa-gesa apalagi tanpa perencanaan matang datangnya dari setan.
Seperti pernyataan seorang Ulama’ besar yang bernama Hatim al-A’sham yang dikutip oleh Abu Abdurrahman as-Sulami dalam Tabaqat as-Sufiyah:
العَجَلَة من الشيطان، إلا في خمسٍ
“tergesa-gesa datangnya dari Setan, kecuali dalam lima hal….”
Karena itu, sejak Presiden RI mengumumkan 26 Agustus 2019 Ibukota akan berpindah ke Kalimantan, para Ulama, Tokoh dan Aktivis Peduli Umat Banyumas Raya memandang belum tepat dilakukan saat ini di tengah kondisi negara masih dalam masa krisis, baik krisis ekonomi dan kesehatan karena pandemi covid-19 masih berlangsung.
Di sisi lain lokasi yang dijadikan ibukota baru menurut Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai IKN baru juga akan merusak lingkungan sekitar wilayah Penajam Paser Utara, Kaltim seperti ancaman terhadap tata air dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna, dll.
Belum lagi adanya dugaan proyek IKN sarat kepentingan dan akan menguntungkan pihak oligarki semata.
FORUM TOKOH, ULAMA DAN AKTIVIS PEDULI UMAT BANYUMAS RAYA memandang bahwa:
Menurut Islam, negara dan pemerintah adalah pelayan umat (publik).
Nabi Muhammad saw bersabda:
سيد القوم خادمهم
“pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”
Sebagai pelayan, penguasa/pemimpin bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok rakyat beserta berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk hidup layak. Penguasa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk hajat hidup rakyat, bukan malah menyusahkan rakyatnya.
Walhasil, FORUM TOKOH, ULAMA DAN AKTIVIS PEDULI UMAT BANYUMAS RAYA memberikan seruan kepada pemerintah dan umat islam sbb:
1. Menyeru kepada pemerintah untuk Mencabut keputusan dan membatalkan
rencana pemindahan ibu kota negara baru
dengan cara memprioritaskan APBN untuk
pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat.
2. Mengajak segenap Umat Islam untuk mengambil dan hanya loyal pada sistem peraturan dan perundang-undangan yang berasaskan aqidah Islam. Sistem yang tegak di atas kebenaran yang hakiki. Yakni tegak di atas akidah dan sistem hidup yang menempatkan Allah Swt. sebagai pembuat undang-undang.
Dialah sebaik-baik pembuat hukum, karena Dia adalah pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dia, Allah, Mahatahu, Mahaadil, dan Maha pemilik segala kesempurnaan.
Karena itu, sudah selayaknya pula hukum-hukum-Nya diperjuangkan dan diterapkan, karena dipastikan mampu menjadi solusi tuntas atas semua problem kehidupan.
Sekaligus memberi rasa keadilan dan ketenteraman bagi seluruh manusia, serta rahmat bagi sekalian alam.
Semoga Allah SWT segera memberikan pertolongan-Nya kepada umat; tegaknya sistem islam, khilafah islamiyah dan munculnya pemimpin yang adil.
Wa maa nashru illa min ‘indillahi ‘azza wa jalla,
Billahit Taufiq wal Hidayah, wa Ridho wal Inayah
Ihdinashiraathal Mustaqiim.
