Lumajang, Jatim (shautululama) – Mencermati kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja dengan adanya tata kelola migas yang bobrok, Shohibul Fadhilah Al Mukarrom Kyai Andul Muis Pengasuh MT Al Hidayah menilai bahwa itu tidak pernah terjadi jika negara dikelola sesuai dengan syariah Islam.
“Kondisi bobrok dalam tata kelola migas sebenarnya tidak akan terjadi jika dikelola secara syariah Islam,” ungkapnya dalam acara Ijtima’ Ramadhan Ulama Aswaja Tapal Kuda Lumajang yang bertajuk : Tolak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Islamophobia, Penghapusan Madrasah, dan Tolak Anak PKI Menjadi TNI, Selasa (12/4/2022), Lumajang.
Karena menurutnya, jika ideologi islam diterapkan akan merombak sistem ekonomi kapitalisme dalam hal kepemilikan yang dimonopoli segelintir orang menjadi dikelola negara dan hasil sepenuhnya untuk kemaslahatan warga negara.
“Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawsyab asy-Syaibani, dari al-‘Awam bin Khawsyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah saw. bersabda:
اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ
Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram.
An-Naar (api) di sini oleh para fuqaha dimaknai sebagai sumber daya migas,” tuturnya.
Dalam konsep syariah Islam, katanya, negara mengelola sumber daya alam salah satunya adalah BBM menjadi kepemilikan umum sehingga rakyat akan mendapatkan harga yang murah.
“Artinya negara memposisikan benar-benar sebagai pelayan masyarakat bukan dengan cara pandang sebagai pebisnis dalam melayani rakyat sebagaimana dalam sistem kapitalisme,” imbuhnya.
Beliau menjelaskan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang dirasakan rakyat sampai menelan korban dalam antrian untuk mendapatkannya, padahal Indonesia sebagai penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia mencapai 46,88 juta ton tahun 2021 dengan total luas mencapai 16,38 juta hektar tahun 2019.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sangat terpuruk. Hal itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Bagaimana tidak? Beberapa pekan rakyat dibuat resah akibat kelangkaan minyak goreng di pasaran,” jelasnya.
Beliau juga mengungkapkan, ada dua penyebab terjadinya, pertama, kuat dugaan telah terjadi kartel, alias penguasaan produksi dan pasar oleh sekelompok produsen. Mulai hulu hingga hilir migor dikuasai segelintir orang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhir Maret 2022 menemukan pelanggaran penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar dalam industri minyak goreng.
Kedua, salah kelola oleh negara, katanya, karena pemerintah mengizinkan para pengusaha tetap mengekspor minyak goreng keluar negeri di tengah kelangkaan barang. Sementara itu PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92), pemerintah mengumbar alasan Pertamina mengalami defisit anggaran dan naiknya harga minyak mentah dunia.
“Kondisi ini sebenarnya juga bukan hal baru, dimana publik sudah mengetahui betapa banyak BUMN yang mengalami kerugian, dipastikan memunculkan efek domino terhadap kenaikan biaya transportasi sehingga berimbas pada naiknya harga-harga bahan pokok lainnya,” ungkapnya.
“Dan kita yakin ke depan negara khilafah dengan dominasi politik ekonominya mampu mengelola BBM secara syariah ini tanpa tersandera oleh berbagai konsensus ekonomi negara-negara kufur. Apalagi Allah SWT telah menganugerahi negeri-negeri Islam dengan kekayaan sumber daya minyaknya yang meluas,” pungkasnya.
